Beredar Vidoe Uu Ruzhanul Ulum Klaim "Saya Layak Menjadi Gubernur JABAR" Tanggapan Raden Syair Langit "Ini Panglima Santri Atau Panglima hibah?"

Beredar Vidoe Uu Ruzhanul Ulum Klaim "Saya Layak Menjadi Gubernur JABAR" Tanggapan Raden Syair Langit "Ini Panglima Santri Atau Panglima hibah?"

Beredar video lama, Uu Ruzhanul Ulum sedang orasi menggebu-gebu, teriak-teriak mengklaim dirinya paling layak jadi Gubernur Jawa Barat karena punya segudang pengalaman.

Sebelum ditanggapi, perlu diketahui, bahwa ini video lama. Kejadian aslinya itu awal 2023 di Bekasi saat dia masih menjabat. Tapi, gak ada salahnya untuk dibahas lagi sekarang. Biar publik tidak lupa.

Mantan wakil gubernur ini yang suka disebut Panglima Santri, kalau menurut saya sih lebih cocok disebut Panglima Hibah, apalagi kalau mendengar narasinya yang berteriak lantang, "Saya layak jadi gubernur Jawa Barat." Jujur, telinga saya langsung geli. Orang yang di depan publik masih berani mengaku-ngaku, "Aku layak," "Aku bisa," "Aku hebat," itu sejatinya adalah cerminan dari kesombongan yang nyata.

Di dalam sejarah dan peradaban manusia, ada tiga tipikal manusia yang suka sekali menonjolkan kalimat "Aku":

Pertama, manusia yang kelakuannya persis seperti Firaun, yang dengan keakuannya berani merasa paling tinggi di atas segalanya.

Kedua, manusia yang kelakuannya mirip Abu Jahal, yang menutup mata dari kebenaran hanya karena ego keakuannya yang terlalu besar.

Dan yang ketiga, ya itu kamu, kalian, atau siapapun yang teriak-teriak di podium merasa paling bisa dan paling layak memimpin rakyat.

Uu ini katanya ustadz, keluarga pesantren, punya pondok, dekat dengan dunia pendidikan Islam. Masa tidak paham? Di dalam ajaran tarekat dan pengamalan tasawuf yang mendalam, terkhusus ajaran yang kami amalkan di Tarekat Thaifuriyah Ma’had Thoriqotul Auliya, terkhusus yang di wariskan oleh Guru Agung Kanjeng Syekh Thoifur bin Isa bin Surusyan Abu Yazid Al Busthami dan Guru Agung Kanjeng Syekh Siti Jenar, hal mendasar yang pertama kali harus dihancurkan adalah ego. Ada konsep ajaran untuk melepaskan segala bentuk "keakuan" atau ananiyah. Menghilangkan rasa merasa diri penting, merasa diri mampu, demi bisa membersihkan hati untuk mencapai derajat wahdatul wujud, yang menjadi puncak keimanan sekaligus penutup dari segala ilmu.

Kalau hatinya masih dipenuhi rasa "Aku layak," berarti ngajinya belum tuntas, atau jangan-jangan tasawufnya cuma jadi pajangan politik saja? Lucu sih, seekarang banyak para pemuka Agama mengadakan kajian salah satu kitab tasawuf seperti kitab Hikam, tapi kajian atau pasarannya hanya jadi ajang gaya-gayaan, nih gue hebat, Pesantren gue ngadain rutinan kajian Hikam, tapi prilakunya keluar dari isi ajarannya itu sendiri. Kayaknya mereka harus mengkaji Kitab Sajatining Mulyo yang Abah buat, agar setidaknya mereka merasa tertampar dengan kelakuan meereka yang hidup dari Agama bukan hidup untuk Agama.

Perlu digarisbawahi dengan tinta tebal, salah satu ciri pemimpin yang baik itu bukan mereka yang menjajakan dirinya sendiri sambil mengatakan "Aku bisa." Justru dalam sejarah Islam dan kearifan para ulama, pemimpin yang tulus itu untuk mencalonkan diri pun mereka tidak mau. Mereka tidak pernah berambisi mengejar jabatan. Yang ada, mereka justru dipaksa oleh umat, didorong oleh masyarakat karena kredibilitas, ketulusan, dan rekam jejak mereka yang sudah terbukti, bukan karena mereka yang meminta-minta jabatan.

Pemimpin yang baik dan mengerti agama itu, bahkan jika pada akhirnya terpilih, dia tidak akan menggelar pesta pora kegirangan. Dia justru akan menangis dan mengatakan bahwa jabatan ini adalah sebuah musibah dan tanggung jawab yang berat kelak di akhirat, bukan sebuah anugerah untuk ajang gagah-gagahan. Itulah konsep berpikir orang-orang tasawuf yang benar-benar mengerti arti hakikat hidup yang sebenarnya. Bukan malah haus kekuasaan sambil memamerkan keakuan di atas podium.

Kenapa saya bilang begitu? Di saat orasi dulu gayanya paling merakyat dan peduli umat, ternyata di balik layar, aliran dana pemerintah daerah justru mengalir deras ke lingkaran sendiri. Ini bukan fitnah, ini data resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bayangkan, Yayasan Perguruan Al-Ruzhan yang didirikan dan dikelola keluarga besarnya di Tasikmalaya, tercatat menelan dana hibah dengan total fantastis mencapai kurang lebih Rp45,16 miliar! Angka puluhan miliar itu dikuras bertahap selama lima tahun berturut-turut, dari tahun 2020 sampai 2024.

Pas sekali dengan masa-masa dia sedang berkuasa dan setelah lengser.

Mari kita bedah datanya biar makin jelas:

Tahun 2020, yayasan ini mencicipi dana lewat SMKS Al-Ruzhan sebesar Rp59,4 juta dan SMK Al-Ruzhan Manonjaya sebesar Rp600 juta.

Tahun 2021, lewat Dinas Perumahan dan Permukiman, langsung cair modal jumbo Rp10 miliar untuk bangun gedung Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Al-Ruzhan.

Masuk tahun 2022 sampai 2023, lewat Biro Kesra, kucurannya makin tidak masuk akal. Anggaran sebesar Rp30 miliar cair untuk kampus STAI Al-Ruzhan, ditambah lagi bonus Rp2,5 miliar untuk pondok pesantrennya.

Dan puncaknya di tahun 2024, aliran dana itu masih terus berlanjut untuk pemantapan fasilitas mereka.

Pertanyaannya sederhana:

di mana asas keadilan bagi masyarakat Jawa Barat? Di luar sana, ada ribuan Madrasah, Pesantren kecil, dan yayasan keagamaan yang atapnya mau roboh, fasilitasnya memprihatinkan, dan harus berdarah-darah mengajukan proposal bantuan yang sering kali berujung ditolak.

Tapi kenapa yayasan milik pejabat tinggi bisa dengan mudahnya mendapatkan puluhan miliar rupiah setiap tahun? Makanya, saya angkat jempol tinggi-tinggi buat langkah berani Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang langsung mengambil tindakan ekstrem. Di bawah kepemimpinannya, Pemprov Jabar secara tegas memutuskan untuk menghentikan sementara pos dana hibah keagamaan dan melakukan pemangkasan anggaran secara besar-besaran. Langkah ini ibarat menabur garam di atas luka para penikmat anggaran instan, tapi bagi saya, ini adalah keadilan yang sesungguhnya.

Keputusan membekukan dana hibah ini bukan tanpa alasan kuat. Pemprov Jabar menemukan fakta lapangan yang bikin geleng-geleng kepala:

Ada yayasan baru yang belum terverifikasi, tapi bisa mencairkan miliaran rupiah, bahkan ditemukan adanya dugaan yayasan fiktif alias bodong yang ikut menguras uang rakyat. Kang Dedi Mulyadi sendiri sampai menyentil keras bahwa selama ini, distribusi dana hibah itu pincang, karena hanya dinikmati oleh lembaga-lembaga yang punya kedekatan atau akses politik kuat. Bayangkan saja, saking serakahnya, ada satu lembaga yang total akumulasi bantuannya bisa menembus angka 25 hingga 50 miIiar rupiah! Sementara itu, ribuan pesantren kecil di pelosok Jabar sama sekali tidak tersentuh bantuan.

Lebih menohok lagi, Gubernur sekarang tidak cuma menyetop anggarannya, tapi juga menagih pembuktian fisik dan audit investigatif. Beliau menegaskan, laporan di atas kertas itu gampang dimanipulasi. Kalau ada yayasan yang menerima puluhan miliar untuk pembangunan tapi kualitas atau kuantitas bangunan fisiknya tidak kelihatan, maka laporan administrasinya sudah pasti fiktif alias palsu! Hasil temuan dari audit investigatif ini pun tidak main-main, karena langsung diserahkan kepada pihak penyidik kepolisian.

Jadi, kebijakan pembersihan sistem ini wajib kita dukung penuh. APBD itu uang rakyat, bukan warisan nenek moyang pejabat yang bisa dibagi-bagi ke keluarga sendiri dengan kedok dana aspirasi partai. Bantuan ke depan harus transparan, adil, berbasis kebutuhan riil di masyarakat, dan bebas dari kepentingan politik dinasti.

Jadi, kalau sekarang potongan videonya viral lagi dan dia teriak "Saya layak jadi gubernur", mungkin kita harus ingatkan si Panglima Hibah ini: rakyat Jawa Barat tidak butuh pemimpin yang jago orasi di podium, tapi lebih butuh pemimpin yang adil membagi anggaran untuk seluruh umat, bukan cuma buat memakmurkan yayasan pribadi. Sok, silakan mikir.